Bandung, 18 Juni 2026 - Rentan satu pekan ini warga Jawa Barat di beberapa wilayah merasakan pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN. Wilayah seperti Bekasi dan sekitarnya, bahkan hingga Bandung Raya mengalami hal serupa. Tidak seperti biasanya, informasi pemadaman tidak diwanti-wanti oleh PLN, cuaca pun cenderung dalam kondisi stabil. Perusahaan negara tersebut mengklaim bahwa adanya penguatan dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik adalah masalah utamanya.
Pernyataan tersebut seolah berkelit, bersembunyi dalam “persoalan teknis,” dalam kondisi lain Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengakui PT PLN mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik. Wilayah Bekasi-Karawang sendiri mengalami pemadaman akibat “teknis” dalam operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-1 Power yang berada di Kabupaten Karawang.
Persoalan ini menyangkut muara yang sama, yaitu ketergantungan terhadap energi fosil menjadikan Jawa Barat tidak berdaya. Menurut, Kampanye WALHI Jawa Barat, Fauqi gangguan akses terhadap listrik menambah rangkaian masalah terhadap energi fossil. Pasokan batubara yang tidak terpenuhi adalah kegagalan pemerintah dalam membaca geopolitik serta negosiasi lemah imbas perang di Timur Tengah. Di tahap yang sama, keseriusan pemenuhan atas transisi energi belum serius untuk dilaksanakan.
Dalam periodisasi penggunaan batu bara di Indonesia hampir mencapai 836 juta ton di tahun 2024 (ESDM, 2024). Menteri ESDM sendiri mengkonfirmasi pemicu lainnya yaitu rendahnya harga jual batubara untuk kebutuhan domestik (DMO) dibanding harga pasar. “Tetapi persentase yang digunakan kebanyakan untuk ekspor mencapai 555 juta ton,” ujar Fauqi. Anehnya lagi dalam rencana Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru, kondisi pasokan tidak stabil justru dipertahankan bahkan menambah porsi gas fossil di tahun-tahun selanjutnya.
Kebutuhan Jawa Barat terhadap energi listrik tidak selalu dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Energi fosil sendiri selalu terbungkus dalam proyek skala nasional yang memiliki impunitas hukum, sehingga terbukti memiliki konflik panjang dengan masyarakat. Kisah serupa disampaikan Ajeng Pramudya sebagai Tim Advokasi WALHI Jawa Barat. Baginya upaya pemerintah dalam memenuhi kepentingan umum selalu memakan subjek yang lebih banyak, dan cenderung sangat fatal.
Lokasi penempatan pembangkit di wilayah Indramayu, Cirebon, Sukabumi, dan Karawang tidak pernah menghitung financial cost kehilangan mata pencaharian warga setempat. “Percuma kalo pemerintah bilang untuk publik. Nyatanya kerugian lingkungan ditanggung mereka yang ditapak, masyarakat tidak terjamin biaya listrik murah, dan sekarang mereka dipaksa bergantung pada kondisi pemadaman akibat energi fosil yang tidak stabil,” geramnya.
Pemadaman listrik harus ditanggapi serius dan bijak oleh pemerintah. Sebab penyediaan listrik Jawa-Madura-Bali (JAMALI) mengalami surplus sebanyak 4 GW, bertentangan dengan upaya pemadaman akibat kendala teknis. Selain itu, pemerintah seharusnya mulai rekayasa ulang potensial energi di berbagai wilayah, khususnya di Jawa Barat – walaupun dengan catatan implementasi yang panjang.
“Karena sejauh ini orientasinya ialah profit, bukan bagaimana energi dipenuhi sebagai hak dasar oleh pemerintah. Dalam upaya “sebersih” apapun energinya akan menimbulkan masalah kontemporer lain,” ucap Fauqi. Masukan tersebut diyakini Ajeng bahwa dengan bergulirnya pemadaman harusnya bisa menggembosi pemerintah untuk melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil di Jawa Barat.