Senin, 9 November 2026 – WALHI Jawa Barat bersama koalisi dan organisasi masyarakat dari GEMA Kab. Bandung, Green Peace Bandung dan LBH Bandung menggelar aksi kampanye pembentangan poster COP31 di Taman Cikapayang, Kota Bandung, pukul 14.00 WIB. Aksi ini bertepatan dengan hari pembukaan COP31 di Antalya, Türkiye, yang berlangsung pada 9–20 November 2026. Aksi dilakuka sebelum pemerintah menyampaikan posisi negara dengan mengusung tagline Life Beyond Profit dan Recognition First: Community-Led Transformation, dengan tuntutan utama “Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now.”

Presidensi COP31 menyebut forum tahun ini sebagai “COP Implementasi”: negara diminta menjalankan janji yang sudah dibuat, bukan menambah janji baru. Kepala negara dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional tentang prioritas dan perkembangan implementasi Perjanjian Paris pada 11–12 dan 17–18 November, dan posisi resmi Indonesia terbentuk dalam rentang waktu itu. Karena itu, WALHI Jawa Barat menyuarakan tuntutannya lebih dulu, di hari pertama COP31.

Menurut WALHI Jawa Barat, janji iklim Indonesia di forum-forum COP sebelumnya belum berjalan sesuai tenggat. Climate Action Tracker menilai target iklim Indonesia “critically insufficient” pada September 2026. Batubara masih memasok 62 persen listrik pada 2024, dan rencana pasokan listrik PLN masih menambah 3,4 GW PLTU baru sampai 2029. Dari komitmen pendanaan JETP senilai US$19,53 miliar, baru sekitar US$2,85 miliar pinjaman dan ekuitas yang disetujui. Di sektor hutan, Auriga Nusantara mencatat deforestasi 2025 seluas 433.751 hektare, naik 66 persen dari 2024, dan 44 persen di antaranya terjadi di dalam konsesi. Angka ini berjalan berlawanan dengan target FOLU Net Sink 2030.

Pada hak masyarakat adat, di COP30 Indonesia mendukung komitmen global atas hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal serta target 1,4 juta hektare hutan adat sampai 2029. Di dalam negeri, RUU Masyarakat Hukum Adat sudah mandek selama 18 tahun. Kesenjangan itu, lanjut WALHI Jawa Barat, juga terlihat di tingkat provinsi. BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat 526 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas terbakar sekitar 1.082,76 hektare sampai 19 Oktober 2026, naik dari 228 hektare pada akhir Agustus. Subang (355 hektare) dan Sumedang (141,56 hektare) mencatat luas terbakar terbesar. Gunung Ciremai terbakar sejak 7 September dan menyala lagi pada akhir Oktober, sementara tim gabungan menyatakan masih membutuhkan personel dan peralatan. Pemerintah provinsi telah menetapkan status darurat kekeringan dan karhutla serta menutup pendakian gunung.

Pelaporan resmi mengaitkan kebakaran tersebut dengan kemarau dan El Nino, dan penyebab tiap kejadian masih diselidiki. WALHI Jawa Barat menegaskan bahwa data ini tidak membuktikan janji COP menyebabkan kebakaran di Jawa Barat. Data ini menunjukkan jarak antara janji yang disampaikan di forum global dan kondisi hutan serta lahan yang dihadapi warga Jawa Barat, ketika eksploitasi sumber daya alam terus berjalan, kerentanan komunitas terhadap krisis iklim naik, dan masyarakat adat serta komunitas lokal yang menjaga hutan, pesisir, dan laut belum mendapat pengakuan negara.

Dalam aksi ini, WALHI Jawa Barat juga menyoroti masifnya pengembangan proyek panas bumi (geothermal) di Jawa Barat. Menurut WALHI Jawa Barat, proyek-proyek tersebut mengambil hak dan ruang hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya. Seperti WKP Cisolok Sukabumi, WKP Galunggung Tasik, WKP Gunung Ciremai, WKP Gunung Pangrango, WKP Gunung Tampomas, dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat. 

Abi, Staf Pengelolaan Sumber Daya WALHI Jawa Barat, menyampaikan, “Pemerintah tidak perlu menerbitkan janji-janji manis yang baru ke Antalya. Yang mesti dibawa oleh pemerintah Indonesia adalah jawaban atas suara-suara di tapak yang sampai saat ini masih menuntut hak hidup yang dijanjikan oleh Pemerintah Indonesia pada COP30. Di COP30, Pemerintah Indonesia menjanjikan dan mendukung komitmen global untuk mengakui hak tenurial masyarakat adat, tetapi pada kenyataannya RUU Masyarakat Adat masih mandek sampai sekarang.”

“Belum lagi pemerintah Indonesia masih menjadikan batubara sebagai tulang punggung penghasil energi, dan kebakaran hutan masih marak terjadi di Indonesia. Itu mengindikasikan pemerintah belum serius menjalankan komitmennya pada COP sebelumnya. Bukan hanya itu, pemerintah juga masih gencar melanjutkan proyek-proyek geothermal yang, sebagaimana terlihat dengan kasatmata, mengambil hak serta ruang hidup masyarakat di dalamnya,” lanjut Abi.

5mkYrhFz1RRPWI4kYYDcho5zkRoe340cbPyrED36.jpg

Gambar 1. WALHI Jawa Barat dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi respon COP 31 Turki di Taman Cikapayang, Kota Bandung pada Senin, 9/11/2026.

Dalam aksi ini, WALHI Jawa Barat mendorong pemerintah memakai pendekatan non-pasar Pasal 6.8 Perjanjian Paris untuk mengakui aksi iklim masyarakat dan wilayah kelola rakyat, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi komunitas, tanpa bergantung pada solusi palsu seperti perdagangan karbon. WALHI juga mendesak pemerintah menjadikan tuntutan “Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now.” sebagai bagian dari posisi resmi Indonesia di COP31. 

Selain pembentangan poster dengan pesan-pesan seperti “Life Beyond Profit”, “Recognition First: Community-Led Transformation”, dan “Jabar 2026: 526 kejadian karhutla, sekitar 1.083 hektare terbakar sampai 19 Oktober. Siapa yang menjaga hutan, siapa yang dilindungi?”, aksi ini diisi orasi dan pembacaan tuntutan oleh perwakilan WALHI Jawa Barat, GEMA Kab. Bandung, GreenPeace Bandung dan LBH Bandung , yang menyampaikan kondisi lingkungan di Jawa Barat.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Bandung turut menyampaikan pernyataan menjelang pembukaan COP31.

Hanvah Septiawan dari GEMA Kabupaten Bandung menegaskan, “COP31 tidak boleh menjadi panggung diplomasi yang hanya dipenuhi janji-janji manis pemerintah. Sebab, di lapangan, hutan terus terbakar, deforestasi meningkat, energi fosil masih dipertahankan, dan hak masyarakat adat belum mendapatkan pengakuan yang semestinya. Negara tidak boleh terus berbicara tentang penyelamatan iklim sambil membiarkan kebijakan yang merusak ruang hidup masyarakat tetap berlangsung. Bagi kami, krisis iklim bukan kesempatan untuk mencari keuntungan baru, melainkan persoalan keadilan dan keselamatan rakyat. Hidup harus lebih utama daripada profit.”

Sementara itu, Najla selaku Volunteer Greenpeace Bandung menyatakan, “Krisis iklim global dan bencana di berbagai belahan dunia tidak akan pernah selesai selama pemerintah masih mengandalkan bahan bakar fosil. Suhu bumi sudah overshoot dari 1,5 derajat Celsius, dan kebijakan iklim di Indonesia juga critically insufficient, artinya kebijakan dan tindakan saat ini bertentangan dengan prinsip dasar mitigasi iklim yang adil secara global. Pemangku kebijakan seharusnya sudah merespons dengan aksi nyata penghentian bertahap bahan bakar fosil (fossil fuel phase out) dan peralihan yang berkeadilan ke energi terbarukan yang berpihak pada masyarakat. #WeDeserveBetter!”


8 Poin Utama Tuntutan

  1. Bawa suara dan tuntutan masyarakat di tapak ke dalam posisi resmi Indonesia di COP31. Evaluasi dan jalankan komitmen iklim yang telah dibuat sebelumnya, bukan membuat janji baru.
  2. Hentikan penambahan PLTU baru dan tinggalkan energi fosil secara berkeadilan. Susun peta jalan transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan yang berpihak kepada rakyat.
  3. Buka informasi realisasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Pastikan pendanaan transisi energi benar-benar terealisasi dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
  4. Hentikan laju kehilangan hutan dan tinjau izin konsesi yang berada di kawasan hutan yang mengalami deforestasi.
  5. Sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat dan wujudkan 1,4 juta hektare hutan adat. Lindungi hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal.
  6. Akui wilayah kelola rakyat sebagai bagian dari aksi iklim dan tolak solusi palsu perdagangan karbon. Perkuat kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi krisis iklim.
  7. Perkuat penanganan karhutla Jawa Barat, tuntaskan penyelidikan penyebab setiap kejadian karhutla dan buka hasilnya kepada publik dan lindungi serta dukung komunitas yang menjaga hutan.
  8. Hentikan pengembangan proyek yang mengambil hak dan ruang hidup warga, termasuk geothermal. Akui dan lindungi hak masyarakat terdampak dalam proses transisi energi.

Melalui aksi ini, WALHI Jawa Barat berharap tuntutan agar kehidupan ditempatkan di atas keuntungan dan hak komunitas diakui terdengar sampai ke forum COP31 di Antalya.


#Put Life Before Profit. #Recognize Community Rights Now.



Narahubung:

Nama: Fariz Abiyyu Wibowo 

Cp/WA: 085156510551