Pembangunan proyek pusat data akal imitasi atau (AI) Campus 2 CGK4 milik BDx Data Center di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, menjadi sorotan. Walau berhenti sementara seminggu setelah peresmiannya 22 September, berbagai kalangan waswas dan wanti-wanti jika proyek ini kembali lanjut.
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengatakan, alasan penghentian pembangunan karena proyek itu belum kantongi analisis dampak lingkungan (Amdal) dan persetujuan bangunan gedung (PBG). Ketiadaan dua dokumen itu berpotensi menimbulkan masalah dalam pembangunan proyek.
“PBG dan Amdal belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” kata KDM, sapaan akrabnya, pasca inspeksi, dalam laman resmi pemerintah provinsi.
Proyek pusat data AI tersebut berkapasitas hingga 640 megawatt. Pembangunan berjarak sekitar lima kilometer dari Waduk Jatiluhur. Pengembang merencanakan enam gedung bertahap. Pada fase awal, gedungnya berkapasitas 120 MW target mulai beroperasi awal 2027. Ekspansi ini melanjutkan operasional pusat data yang sebelumnya telah berjalan di kawasan itu.
Polemik muncul setelah perkiraan kebutuhan air dari fasilitas proyek data center mencapai 383 liter per detik atau sekitar 0,4 meter kubik per detik, setara dengan 33 juta liter per hari. Masyarakat sipil mempertanyakan terkait sumber air kebutuhan proyek, dampaknya bagi masyarakat, hingga risiko dari pembangunan pusat data itu.
Waduk Jatiluhur bagian dari sistem pengelolaan air di wilayah Sungai Citarum. Bendungan terbesar yang berdiri sejak 1967 ini untuk irigasi dan berbagai kebutuhan lain, termasuk pasokan air baku.
Informasi tidak terbuka?
Wahyudin, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, mempersoalkan keterbukaan informasi dalam proses penilaian lingkungan proyek itu. Dia bilang, Walhi sebagai anggota Komisi Penilai Amdal tidak memperoleh informasi dan tidak pernah dilibatkan menguji dokumen lingkungan proyek.
Dia juga mempertanyakan kemampuan Waduk Jatiluhur memenuhi tambahan kebutuhan industri tanpa mengganggu pemanfaatan air masyarakat.
“Pertanyaannya, apakah Waduk Jatiluhur mampu mendukung tambahan kebutuhan tersebut sementara airnya juga digunakan masyarakat untuk mengairi pertanian dan aktivitas lainnya?” katanya pada Mongabay.
Hingga, keperluan air data center harus terbuka, mulai dari sumber pasokan, volume kebutuhan, serta dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat dan pertanian. Baginya, kajian lingkungan harus mencakup lebih dari kebutuhan air.
Pemerintah dan perusahaan juga perlu menjelaskan kebutuhan listrik, sumber energi, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, serta dampak infrastruktur pendukung.
Wahyudin mendesak Pemerintah buka informasi proyek kepada publik sejak tahap perencanaan. Masyarakat di sekitar lokasi, kata dia, harus mengetahui tujuan pembangunan, kebutuhan sumber daya, potensi dampak, serta manfaat proyek.
Partisipasi masyarakat juga tidak boleh berhenti pada pelibatan kepala desa, tokoh agama, atau tokoh pemuda. Masyarakat yang bakal terdampak langsung harus memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Pembangunan pusat data AI di Jatiluhur seharusnya tidak lanjut sebelum seluruh kajian lingkungan, kebutuhan air, daya dukung dan daya tampung, serta partisipasi publik dilakukan secara terbuka.
“Jangan tergesa-gesa. Harus ada proses pengkajian dan analisis yang komprehensif.”
Baca artikel selengkapnya di sini
